Pelajaran dari Kasus CNN Indonesia: Jika Pers Tak Lagi Berani Bertanya, Siapa yang Akan Menggugat Kekuasaan?

Jakarta, Kahmijaya.com – Kasus pencabutan sementara kartu identitas liputan (ID pers) wartawan CNN Indonesia, Diana Valencia, menjadi sorotan publik dan memicu perbincangan serius tentang kebebasan pers di Indonesia.

Insiden ini bermula ketika Diana melontarkan pertanyaan kritis kepada pemerintah terkait kasus keracunan dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Pertanyaan tersebut diduga menjadi alasan Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden mencabut akses liputannya. Keputusan itu memicu gelombang kritik dari berbagai pihak, termasuk Aliansi Jurnalis Independen (AJI), LBH Pers, dan Dewan Pers, yang menilai tindakan tersebut sebagai bentuk pembungkaman terhadap pers.

Desakan publik akhirnya membuahkan hasil. Istana mengembalikan ID pers tersebut, dan Diana dapat kembali meliput kegiatan di lingkungan Istana. Keputusan ini disambut baik, namun juga menjadi pengingat bahwa kebebasan pers di Indonesia masih rapuh dan perlu dijaga.

“Kasus CNN Indonesia seharusnya menjadi alarm bagi kita semua. Jika pers tidak lagi berani bertanya, siapa yang akan menggugat kekuasaan? Demokrasi tanpa kebebasan pers ibarat ruangan tanpa oksigen,” kata Effra S. Husein, Direktur Eksekutif Media Center Kahmi Jaya, dalam sebuah opini yang ia tulis menanggapi peristiwa ini.

Effra menegaskan bahwa pers yang bebas adalah “oksigen” bagi demokrasi. Tanpa liputan kritis, publik akan kehilangan hak untuk mendapatkan informasi yang jernih dan benar. “Membungkam pers sama dengan mematikan alarm kebakaran. Mungkin ruangan terasa tenang, tapi bara masalah tetap menyala,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa kebebasan pers dilindungi oleh Pasal 28F UUD 1945 dan UU Pers, sehingga negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan kepada jurnalis. “Setiap kali jurnalis diintimidasi atau dibatasi, yang terancam bukan hanya satu orang wartawan tapi hak kita semua untuk tahu,” tegasnya.

Kasus ini menegaskan pentingnya dukungan publik terhadap media yang independen, agar keberanian bertanya tidak mati. Sebab, menjaga kebebasan pers berarti menjaga demokrasi tetap hidup. (*)