Oleh: Dr. Arya I.P Palguna (Institute of Economic and Political Resources)

Eskalasi ketegangan geopolitik antara Iran dan aliansi Amerika Serikat-Israel semakin mendorong ketidakpastian global dan meningkatkan probabilitas terjadinya shock eksternal terhadap perekonomian nasional. Dalam kerangka ekonomi makro terbuka, gangguan tersebut mengakibatkan fluktuasi harga komoditas strategis, volatilitas arus modal, tekanan terhadap nilai tukar dan perubahan ekspektasi pelaku ekonomi. Oleh sebab itu, penguatan ketahanan ekonomi nasional memerlukan pendekatan multidimensional yang mengkombinasikan instrumen kebijakan dengan fondasi normatif seperti yang tercermin dalam Mitsaq al-Madinah.

Dari sisi fiskal, lonjakan harga energi global akibat disrupsi geopolitik berimplikasi pada meningkatnya beban subsidi sehingga berpotensi pelebaran defisit anggaran. Kondisi ini menuntut adanya konsolidasi fiskal yang adaptif dan berkelanjutan. Prinsip stabilitas dalam Piagam Madinah dapat diterjemahkan dalam bentuk reformasi kebijakan fiskal berbasis efisiensi, seperti penajaman targeting subsidi energi, optimalisasi belanja produktif dan penguatan mekanisme penyangga otomatis (automatic stabilizers). Langkah-langkah ini diperlukan untuk menjaga kredibilitas fiskal tanpa mengurangi fungsi proteksi negara terhadap masyarakat.

Pada dimensi harga, fenomena imported inflation dapat mendorong konsekuensi lanjutan dari kenaikan biaya energi dan logistik global. Tekanan inflasi ini memiliki karakteristik tidak merata (uneven impact), di mana kelompok berpendapatan rendah mengalami beban yang lebih besar. Dalam kerangka keadilan distributif yang terkandung dalam Mitsaq al-Madinah, maka intervensi kebijakan harus diarahkan pada mitigasi dampak sosial-ekonomi melalui instrumen yang tepat sasaran. Implementasinya dilakukan dengan penguatan sistem perlindungan sosial adaptif, digitalisasi penyaluran bantuan dan kebijakan stabilisasi harga pangan berbasis manajemen stok nasional.

Sementara itu, pada sektor moneter dan keuangan, meningkatnya aversi risiko global mendorong terjadinya capital outflow dan depresiasi nilai tukar. Kondisi ini berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan domestik. Dalam konteks tersebut, konsep trust yang menjadi fondasi dalam Mitsaq al-Madinah menjadi elemen kunci dalam menjaga kredibilitas kebijakan. Bank sentral dituntut untuk menjaga konsistensi kebijakan moneter, memperkuat komunikasi publik dan memastikan stabilitas likuiditas. Di sisi lain, kebijakan makroprudensial dan penguatan cadangan devisa menjadi instrumen penting dalam meredam volatilitas eksternal.

Pada sektor riil, fragmentasi rantai pasok global mengungkap kerentanan struktural ekonomi domestik terhadap ketergantungan impor. Oleh karena itu, strategi transformasi ekonomi perlu difokuskan pada penguatan basis produksi nasional. Kebijakan hilirisasi industri, diversifikasi sumber impor dan pengembangan UMKM berbasis inovasi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan resiliensi ekonomi. Pendekatan ini selaras dengan prinsip kolektivitas dalam Piagam Madinah yang menekankan pentingnya solidaritas dan tanggung jawab bersama dalam menjaga keberlanjutan sistem ekonomi.

Namun demikian, keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh kualitas institusi dan tata kelola. Inefisiensi birokrasi, lemahnya koordinasi antar lembaga dan rendahnya akuntabilitas dapat menghambat efektivitas respons kebijakan. Oleh karena itu, internalisasi nilai transparansi, inklusivitas dan akuntabilitas sebagaimana tercermin dalam Mitsaq al-Madinah menjadi krusial dalam memperkuat kapasitas kelembagaan. Reformasi struktural dan digitalisasi administrasi publik merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas governance.

Ketahanan ekonomi nasional dalam menghadapi dinamika global tidak semata bergantung pada instrumen kebijakan ekonomi tetapi juga pada kekuatan kontrak sosial yang menopang hubungan antara negara dan masyarakat. Integrasi antara pendekatan teknokratis dan nilai normatif memungkinkan terciptanya kebijakan yang lebih adaptif, inklusif dan berkelanjutan. Dalam hal ini, reinterpretasi Piagam Madinah memberikan kontribusi konseptual yang signifikan sebagai landasan etika dalam merespons ketidakpastian global secara lebih komprehensif dan sistemik.

***********

Sabtu, 28 Maret 2026

Baca Juga : Puasa Dan Bahasa Universal Peradaban