Mengganti Wakil Presiden: Indonesia Membutuhkan Negarawan, Bukan Sekedar Petugas Partai
Demokrasi Tidak Boleh Berhenti di Ruang Transaksi Kekuasaan
Oleh: Riswan Lagalante, S.H., M.H.
Demokrasi sering kali dirayakan sebagai kemenangan rakyat. Setiap lima tahun, rakyat datang ke tempat pemungutan suara, memberikan hak politiknya, menentukan siapa yang akan memimpin, lalu berharap kekuasaan yang telah diberikan benar-benar digunakan untuk kepentingan bangsa dan negara. Bendera dikibarkan, pidato kebangsaan disampaikan, janji perubahan diumumkan. Namun, setelah seluruh perayaan demokrasi selesai, muncul satu pertanyaan mendasar: apakah kekuasaan yang lahir dari suara rakyat benar-benar bekerja untuk rakyat, atau justru lebih sibuk melayani kepentingan kelompok yang mengantarkannya ke kursi kekuasaan
Pertanyaan ini penting ketika kita berbicara tentang kedudukan Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Wacana pergantian Wakil Presiden tidak semestinya hanya dipahami sebagai persoalan pergantian figur, pertarungan elite, atau perubahan komposisi koalisi politik. Persoalan yang jauh lebih mendasar adalah bagaimana kita membangun kembali etika penyelenggaraan negara dalam demokrasi konstitusional.
Sebab, jabatan Wakil Presiden bukan hadiah politik, bukan pula kompensasi atas dukungan partai. Ia merupakan jabatan konstitusional yang memiliki tanggung jawab besar terhadap keberlangsungan pemerintahan dan kehidupan bernegara.
Indonesia sesungguhnya tidak kekurangan orang pintar, tidak kekurangan tokoh politik, dan tidak kekurangan orang yang memiliki pengalaman dalam perebutan kekuasaan. Namun, pertanyaan yang patut kita renungkan adalah: apakah kita masih memiliki cukup banyak negarawan yang bersedia menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompoknya?
Di sinilah perdebatan tentang Wakil Presiden dari kalangan non-partai menemukan relevansinya.
Demokrasi dan Persoalan Loyalitas Kekuasaan
Dalam perjalanan demokrasi Indonesia, partai politik memiliki kedudukan penting. Partai merupakan sarana pendidikan politik, rekrutmen kepemimpinan, artikulasi kepentingan masyarakat, serta penghubung antara rakyat dan negara.
Konstitusi sendiri memberikan pengakuan terhadap peran partai politik dalam proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Hal itu tercermin dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.
Namun, pengakuan konstitusional terhadap partai politik tidak berarti seluruh jabatan negara harus menjadi perpanjangan kepentingan partai.
Negara lebih besar daripada partai. Pemerintahan lebih luas daripada koalisi. Dan kepentingan rakyat tidak boleh dipersempit menjadi kepentingan elektoral lima tahunan.
Di sinilah demokrasi menghadapi ujian. Ketika jabatan publik terlalu kuat dipengaruhi kepentingan politik praktis, terdapat risiko bahwa keputusan kenegaraan tidak lagi semata-mata didasarkan pada kepentingan umum, melainkan juga pada pertimbangan menjaga keseimbangan dukungan politik.
Dalam keadaan seperti itu, pertanyaan mengenai independensi seorang Wakil Presiden menjadi penting.
Bagaimana seorang pejabat negara menjalankan fungsi kenegaraannya ketika loyalitas politik, kepentingan organisasi, dan tanggung jawab konstitusional berada dalam situasi yang saling berhadapan?.
Pertanyaan tersebut bukan tuduhan terhadap setiap kader partai. Banyak kader partai memiliki integritas dan kapasitas kenegarawanan. Namun, persoalan hubungan antara jabatan publik dan kepentingan organisasi politik tetap layak menjadi bahan evaluasi dalam demokrasi.
Karena itu, gagasan Wakil Presiden non-partai patut dibicarakan sebagai salah satu alternatif pembaruan etika politik.
Pancasila: Negara Bukan Milik Segelintir Golongan
Jika kita kembali kepada dasar filosofis kehidupan berbangsa, Pancasila mengajarkan bahwa Indonesia dibangun bukan untuk kepentingan satu kelompok, melainkan untuk seluruh rakyat.
Sila ketiga, Persatuan Indonesia, menegaskan pentingnya menjaga keutuhan bangsa di tengah perbedaan. Sementara sila keempat menempatkan kerakyatan dan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan sebagai prinsip kehidupan demokrasi.
Makna filosofisnya sangat mendalam.
Demokrasi bukan sekadar menghitung jumlah suara. Demokrasi juga menuntut kebijaksanaan dalam menggunakan kekuasaan. Kemenangan politik tidak memberikan hak kepada seseorang atau kelompok untuk menguasai negara seolah-olah negara merupakan milik mereka.
Kekuasaan yang diperoleh melalui pemilihan umum tetap harus tunduk kepada konstitusi, hukum, dan kepentingan masyarakat luas.
Dalam perspektif inilah seorang negarawan dibutuhkan. Negarawan adalah sosok yang mampu melihat Indonesia melampaui batas kepentingan partai, kelompok, suku, agama, maupun kepentingan pribadi.
Ia tidak hanya berpikir tentang bagaimana mempertahankan kekuasaan, tetapi juga bagaimana memastikan kekuasaan tidak menyimpang dari tujuan pembentukan negara.
Negarawan tidak diukur dari seberapa besar pengaruh politik yang dimilikinya, melainkan dari kemampuannya menjaga kepentingan bangsa ketika kepentingan politik sedang menggodanya.
Konstitusi Menempatkan Wakil Presiden sebagai Jabatan Negara
UUD 1945 memberikan landasan yang jelas mengenai kedudukan Wakil Presiden.
Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Wakil Presiden merupakan bagian dari struktur kekuasaan pemerintahan yang diatur oleh konstitusi.
Kata dibantu tidak boleh dimaknai sebagai kedudukan politik yang tidak penting. Wakil Presiden merupakan jabatan strategis dalam sistem pemerintahan presidensial, termasuk dalam keadaan ketika Presiden tidak dapat menjalankan kewajibannya.
Pasal 8 ayat (1) UUD 1945 bahkan mengatur bahwa apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama masa jabatan, Presiden digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.
Artinya, Wakil Presiden bukan sekadar pendamping seremonial. Jabatan tersebut mempunyai konsekuensi konstitusional yang sangat besar.
Sementara itu, Pasal 6A ayat (1) menegaskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
Ketentuan ini memperlihatkan bahwa legitimasi jabatan Presiden dan Wakil Presiden bersumber dari mandat rakyat melalui mekanisme pemilihan umum.
Memang, Pasal 6A ayat (2) memberikan kewenangan kepada partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum untuk mengusulkan pasangan calon. Akan tetapi, proses pencalonan oleh partai tidak mengubah hakikat jabatan Presiden dan Wakil Presiden sebagai jabatan konstitusional.
Dengan demikian, seseorang yang berasal dari partai politik maupun seseorang yang tidak menjadi anggota partai sama-sama harus memenuhi persyaratan konstitusional dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Konstitusi tidak mewajibkan Wakil Presiden berasal dari kalangan non-partai. Namun, konstitusi juga tidak menutup ruang bagi hadirnya figur non-partai sepanjang memenuhi persyaratan hukum.
Karena itu, perdebatan tentang Wakil Presiden non-partai bukanlah persoalan melawan konstitusi. Ia merupakan perdebatan mengenai kualitas kepemimpinan, independensi, dan etika dalam menjalankan jabatan konstitusional.
Ketika Demokrasi Berubah Menjadi Transaksi Kekuasaan
Kita harus berani mengevaluasi perjalanan demokrasi pascareformasi.
Reformasi 1998 membawa perubahan besar terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Kekuasaan yang sebelumnya sangat terpusat mulai dibatasi melalui penguatan konstitusi, pemilihan umum yang demokratis, pembatasan masa jabatan Presiden, serta penguatan lembaga-lembaga negara.
Namun, demokrasi prosedural tidak selalu berjalan beriringan dengan demokrasi substantif.
Pemilu dapat berlangsung secara demokratis, tetapi proses politik di belakangnya tetap menyimpan persoalan mengenai distribusi kekuasaan, kepentingan ekonomi, dan konsolidasi elite.
Koalisi politik pada dasarnya merupakan bagian yang sah dalam sistem demokrasi. Akan tetapi, koalisi akan kehilangan makna substantif apabila hanya menjadi instrumen pembagian jabatan dan perlindungan kepentingan kelompok.
Di sinilah rakyat perlu mendapatkan jawaban.
Apakah jabatan publik diberikan berdasarkan kapasitas dan tanggung jawab kenegaraan, atau lebih banyak ditentukan oleh keseimbangan kepentingan politik?
Apakah kebijakan pemerintah disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, atau harus terlebih dahulu melewati perhitungan kepentingan para pendukung kekuasaan?
Dan apakah seorang pejabat negara memiliki keberanian menyampaikan koreksi ketika kebijakan pemerintah berpotensi menyimpang dari konstitusi?
Pertanyaan-pertanyaan ini tidak boleh dianggap sebagai ancaman terhadap pemerintahan. Justru inilah bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat.
Kritik merupakan mekanisme pengawasan. Perbedaan pendapat merupakan bagian dari kebebasan politik. Dan koreksi terhadap kekuasaan merupakan konsekuensi dari prinsip negara hukum.
Wakil Presiden: Penjaga Etika dan Keberlanjutan Pemerintahan
Kita perlu membangun pemahaman bahwa Wakil Presiden bukan hanya seseorang yang berdiri di samping Presiden ketika upacara kenegaraan berlangsung.
Ia harus memiliki kapasitas memahami persoalan bangsa, membaca arah perubahan dunia, mengerti persoalan ekonomi nasional, memahami hukum tata negara, serta memiliki kepekaan terhadap kondisi sosial masyarakat.
Lebih dari itu, Wakil Presiden harus memiliki keberanian moral untuk menyampaikan pandangan yang berbeda ketika diperlukan.
Namun, perlu dipahami bahwa Wakil Presiden bukan lembaga pengawas konstitusional yang berdiri di atas Presiden. Sistem pemerintahan Indonesia menempatkan keduanya dalam satu pasangan eksekutif. Fungsi koreksi dan pengawasan juga dijalankan melalui mekanisme konstitusional oleh lembaga-lembaga negara sesuai kewenangannya.
Karena itu, gagasan tentang Wakil Presiden sebagai pengingat Presiden harus dipahami sebagai fungsi etis dan tanggung jawab dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan, bukan sebagai kewenangan konstitusional untuk membatalkan keputusan Presiden secara sepihak.
Seorang Wakil Presiden yang memiliki karakter negarawan setidaknya harus memperlihatkan lima kualitas utama.
Pertama, integritas konstitusional, yakni menempatkan UUD 1945 dan hukum sebagai pedoman tertinggi dalam menjalankan tugas.
Kedua, independensi moral, yakni tidak menjadikan jabatan sebagai alat untuk memenuhi kepentingan pribadi, kelompok, maupun oligarki ekonomi.
Ketiga, kapasitas kenegaraan, yakni memahami persoalan hukum, ekonomi, politik, pertahanan, hubungan internasional, dan pembangunan nasional.
Keempat, kemampuan merawat persatuan, yakni mampu berkomunikasi dengan seluruh elemen masyarakat tanpa menjadikan perbedaan sebagai sumber perpecahan.
Kelima, keberanian moral, yakni bersedia menyampaikan kebenaran dan memberikan pertimbangan yang objektif sekalipun tidak selalu menyenangkan kekuasaan.
Kualitas tersebut dapat ditemukan pada seseorang dari berbagai latar belakang, baik akademisi, profesional, tokoh masyarakat, mantan pejabat negara, maupun kader partai yang telah membuktikan integritasnya.
Dengan demikian, ukuran utama bukanlah label partai atau non-partai, melainkan rekam jejak, kapasitas, independensi, dan tanggung jawab konstitusional.
Pergantian Wakil Presiden dan Kedewasaan Demokrasi
Dalam membicarakan pergantian Wakil Presiden, kita juga tidak boleh mengabaikan mekanisme konstitusional.
Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 mengatur alasan dan mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya. Pemberhentian tidak dapat dilakukan hanya karena perubahan selera politik, pergeseran koalisi, atau ketidakpuasan kelompok tertentu.
Sementara Pasal 8 ayat (2) mengatur bahwa apabila Wakil Presiden berhenti, mangkat, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama masa jabatan, penggantinya dipilih oleh MPR dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Artinya, pergantian Wakil Presiden dalam masa jabatan bukan proses yang dapat dilakukan secara bebas melalui kesepakatan politik semata.
Demokrasi harus berjalan dalam koridor hukum. Tidak boleh ada kekuasaan yang menggantikan prosedur konstitusional dengan tekanan politik.
Justru di sinilah kedewasaan demokrasi diuji: apakah para elite bersedia tunduk pada hukum ketika kepentingannya tidak sejalan dengan aturan konstitusi?
Pergantian figur tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan konstitusi. Sebaliknya, setiap pembicaraan mengenai perubahan kepemimpinan harus memperkuat penghormatan terhadap konstitusi.
Indonesia Membutuhkan Tradisi Kenegarawanan
Sudah saatnya kita mengembangkan tradisi politik yang tidak hanya menghasilkan pemimpin melalui kompetisi elektoral, tetapi juga menghasilkan negarawan melalui pengabdian panjang kepada bangsa.
Partai politik tetap diperlukan. Demokrasi tidak mungkin berjalan tanpa institusi politik yang kuat dan bertanggung jawab. Namun, partai politik juga perlu menyadari bahwa negara bukan kepanjangan tangan organisasi mereka.
Jabatan publik bukan milik ketua umum. Kekuasaan bukan warisan koalisi. Dan konstitusi bukan dokumen yang hanya dibaca ketika pelantikan pejabat negara.
Jika gagasan Wakil Presiden non-partai hendak diperjuangkan, perjuangannya harus diarahkan pada penguatan kualitas kepemimpinan, bukan sekadar mengganti satu kepentingan politik dengan kepentingan politik lainnya.
Sebab, seseorang yang tidak memiliki kartu anggota partai belum tentu bebas dari kepentingan oligarki. Sebaliknya, seseorang yang pernah berproses dalam partai politik belum tentu kehilangan jiwa kenegarawanannya.
Yang harus diuji adalah integritasnya, keberanian moralnya, keterbukaan terhadap kritik, serta kesediaannya mempertanggungjawabkan setiap tindakan berdasarkan hukum.
Pada akhirnya, demokrasi Indonesia tidak cukup hanya menghasilkan Presiden dan Wakil Presiden yang menang dalam pemilihan umum. Demokrasi harus mampu menghadirkan pemimpin yang memahami bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan kepemilikan.
Presiden membutuhkan pendamping yang memiliki kapasitas, bukan sekadar kedekatan politik. Negara membutuhkan kepemimpinan yang mampu menjaga persatuan, bukan hanya mempertahankan keseimbangan koalisi.
Dan rakyat membutuhkan pejabat negara yang memahami bahwa mandat politik berasal dari rakyat, sementara batas penggunaan kekuasaan ditentukan oleh konstitusi.
Kita tidak sedang mempertentangkan partai politik dengan kelompok non-partai. Kita sedang mempertanyakan masa depan etika kekuasaan dalam negara demokrasi.
Sebab, Indonesia tidak boleh berhenti menjadi negara yang pandai menyelenggarakan pemilu, tetapi gagal membangun tradisi kenegarawanan.
Demokrasi bukan tentang siapa yang paling kuat menguasai kekuasaan. Demokrasi adalah tentang siapa yang paling mampu menjaga kekuasaan agar tidak menyimpang dari kehendak rakyat dan amanat konstitusi.
Pada akhirnya, Indonesia tidak hanya membutuhkan pemimpin yang mampu memenangkan pemilihan umum. Indonesia membutuhkan negarawan yang mampu menjaga masa depan bangsa, bahkan ketika kepentingan politiknya sendiri harus dikesampingkan.
Itulah makna sesungguhnya dari bernegara dalam demokrasi konstitusional. (*)
Baca Juga : Klaim Boleh Besar, Bukti Harus Lebih Besar