Jakarta, Kahmijaya.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus menuai sorotan. Meski ditujukan untuk memperbaiki gizi anak, menurunkan angka stunting, dan meningkatkan kehadiran sekolah, pelaksanaan di lapangan dinilai masih penuh masalah.

Direktur Eksekutif Sorot Kebijakan, Muholadun, S.AP,  yang juga alumni HMI Cabang Jakarta menyebut MBG berpotensi menjadi legacy project pemerintah. Namun ia mengingatkan, jika tata kelola tidak segera diperbaiki, program ini berisiko gagal total.

Salah satu masalah utama adalah kasus keracunan massal. Lebih dari 9.000 anak dilaporkan terdampak sejak program berjalan. Menurut Muholadun, hal itu menunjukkan lemahnya pengawasan mutu makanan. “Program bergizi tidak boleh justru berubah jadi ancaman kesehatan. Banyak dapur belum tersertifikasi dan standar distribusi belum terpenuhi,” ujarnya, Jumat (3/10/2025).

Masalah lain adalah pemerataan. Meski sudah menjangkau banyak provinsi, wilayah 3T masih minim fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). “Jurang kesenjangan ini bisa memunculkan rasa ketidakadilan,” tambahnya.

Selain itu, beban anggaran jumbo juga menjadi sorotan. Dengan kondisi APBN yang terbatas dan rasio pajak yang rendah, keberlanjutan program ini dipertanyakan. “Risikonya, MBG bisa berhenti di tengah jalan,” kata Muholadun.

Ia juga menyinggung lemahnya regulasi teknis dan minimnya transparansi publik. Data jumlah penerima, alokasi anggaran, maupun laporan insiden dinilai belum sepenuhnya terbuka.

Sorot Kebijakan merekomendasikan sejumlah langkah perbaikan: moratorium dapur baru hingga ada sertifikasi keamanan pangan, audit cepat dapur bermasalah, uji coba di provinsi tertentu sebelum ekspansi nasional, serta peningkatan transparansi lewat dashboard publik.

“Jika pemerintah cepat berbenah, MBG bisa jadi warisan penting. Tapi jika tidak, ia hanya akan dikenang sebagai program ambisius yang gagal menyehatkan anak-anak,” pungkas Muholadun. (*)

Baca Juga : Kahmi Jaya: Langkah-langkah Reformasi Brokrasi Yang Ditempuh Gubernur Pramono Sudah Tepat